BUKITTINGGI, SENTERSUMBAR.COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (15/6/26).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional, termasuk mendesak pemerintah menghapus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi.
Aksi yang berlangsung di halaman DPRD Kota Bukittinggi itu diwarnai dengan orasi, poster, dan pembagian selebaran berisi berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat melalui DPRD Kota Bukittinggi.
Mahasiswa menilai kondisi ekonomi nasional saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax.
Menurut massa aksi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan dapat membebani kondisi fiskal negara apabila tidak dijalankan secara tepat sasaran.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi.
Selain mendesak penghapusan Program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa juga meminta perlindungan terhadap daya beli masyarakat yang dinilai semakin tertekan akibat kondisi ekonomi saat ini. Mereka meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, petani, pedagang, dan pekerja sektor informal.
Massa aksi juga mendesak DPRD untuk mengawasi dampak kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta aktivitas usaha masyarakat.
Mereka turut menyoroti ketersediaan BBM bersubsidi yang dinilai masih sering mengalami kendala di lapangan. DPRD diminta memastikan pasokan Pertalite dan Solar tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memulihkan kepercayaan investor guna mengurangi tekanan terhadap perekonomian nasional.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Polri dan meminta DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Massa juga meminta Program Koperasi Merah Putih dikaji ulang agar tidak menimbulkan pemaksaan pembentukan koperasi baru, tidak tumpang tindih dengan koperasi yang sudah ada, serta menjamin penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga aksi berakhir, perwakilan mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan nasional.(hdr)
