PADANG,SENTERSUMBAR.COM - Sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan rekonstruksi Jembatan Sikabu/Kayu Gadang, Lubuk Alung, Padang Pariaman digelar Kamis (29/10) di Pengadilan Negeri Padang.
Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu hadir empat orang terdakwa dalam kasus tersebut, yaitu terdakwa Boiyaqi Bachter, Afdal, Yendri dan terdakwa Irwan Fitriades.
JPU, Yoki dalam dakwaannya menyebutkan bahwa terdakwa Boiyaqi selaku Direktur PT. Maidah Rekajaya mengalihkan pekerjaan rekonstruksi jembatan itu seluruhnya kepada terdakwa Afdal.
"Kemudian, terdakwa Boi bersama-sama dengan terdakwa Afdal membelokkan pemasangan lima batang sheet pile ke arah belakang Abutmen (ABT) 2 lama serta penggeseran pemasangan sheet pile menjadi lebih mendekati badan sungai yang mengakibatkan pengurangan kedalaman pemancangan," kata JPU.
Menurut JPU, pemasangan sheet pile sisi kiri dan kanan ABT 2 tidak menempel dengan ABT 2 sehingga ada ruang satu meter yang dicor semen tanpa melakukan perubahan kontrak dan tanpa justifikasi teknisnya, dengan tujuan memudahkan penyedia melaksanakan pekerjaan sehingga dua tahun setelah serah terima akhir pekerjaan, jembatan Sikabu runtuh dan tidak dapat digunakan.
JPU juga menyebutkan kalau terdakwa Boi dan terdakwa Afdal membuat as built drawing yang tidak sesuai di lapangan dan tidak ditampilkan pada dokumen Detail engineering design (DED) dan shop drawing.
JPU mengatakan, faktor dominan penyebab runtuhnya Jembatan Sikabu/Kayu Gadang sesuai kesimpulan laporan kajian teknis oleh ahli dari Universitas Jambi menyebutkan bahwa pergeseran posisi sheet pile yang mengurangi kedalaman pemancangan efektif, ditambah eksposur terhadap aliran sungai dan erosi, menjadi faktor utama penurunan stabilitas dinding penahanan tanah.
Sementara itu, terdakwa Irwan dinilai JPU tidak melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan rekonstruksi jembatan dengan membiarkan dan menyetujui perubahan (Addendum) atau pergeseran pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
JPU juga menyebutkan perbuatan terdakwa Irwan selaku konsultan pengawas dengan menggunakan nama PT Triartha Nusa Engineering bersama-sama dengan terdakwa Yendri, Boiyaqi Bachter dan Afdal telah memperkaya Boiyaqi sebesar Rp1,6 miliar, terdakwa Afdal Rp.1,7 miliar, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.7,5 miliar, sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Kemudian juga JPU menyebutkan bahwa terdakwa Yendri (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan rekonstruksi), meskipun terjadi penyimpangan pelaksanaan kontrak di lapangan yang dilakukan oleh terdakwa Boiyaqi dan terdakwa Afdal untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan dan diduga mengejar keuntungan tanpa pertimbangan, terdakwa Yendri tetap menandatangani dokumen administrasi dan menyetujui pembuatan as built drawing yang direkayasa itu.
